Dimensi Sosial Politik Liberal

Oleh Unknown

Minggu, 02 Januari 2011

Bagikan :

Tweet

Politik liberal diidentifikasikan sebagai politik yang memiliki cita-cita utama

memberdayakan individu, hak-hak kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Cita-cita ini

hendak dicapai dengan menerapkan kebijakan ekonomi pasar secara efisien, kompetitif dan

mendorong kemajuan ekonomi serta membatasi kekuasaan pemerintah pada hal-hal yang

seperlunya.

Politik liberal seperti ini dengan himbauannya pada penentuan kehendak sendiri dan

tanggung jawab pribadi seringkali dianggap kurang memiliki dimensi sosial. Pembandingan

yang sempit antara individu dan masyarakat, pasar dan moral, prinsip efisiensi dan keadilan

sosial adalah alasan atas kritik “sikap masa bodoh” politik liberal terhadap sosial.

Sebenarnya kesalahpahaman terhadap kebijakan atau politik liberal yang dianggap

“dingin” atau tidak memiliki sense sosial itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang

mengidentifikasikan ‘sosial’ dengan sistem jaminan sosial pemerintah. Identifikasi yang

sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun ini kemudian menyebabkan orang menyamakan

intensifikasi atau klimaks sosial dengan perluasan sistem jaringan sosial tersebut. Dan apabila

politik liberal menolak mengidentifikasikan sosial seperti versi yang telah berlaku puluhan

tahun tersebut, maka ia dianggap politik yang mengusung liberalisme ekonomi dan dianggap

tidak memiliki dimensi sosial.

Kritik ini mungkin bisa dibenarkan apabila ia menyangkut fakta bahwa para penganut politik

liberal tidak ikut berjuang memperluas sistem jaringan sosial kolektif yang diatur pemerintah.

Akan tetapi, kritik ini tidak menyinggung inti masalahnya.

Dimensi sosial dalam politik liberal

Politik liberal justru menentang perluasan ssstem asuransi yang dipaksakan

pemerintah, menentang sosialisasi risiko-risiko kehidupan pribadi dan menentang

menjadikan solidaritas sebagai urusan pemerintah. Politik liberal menentang perwalian dan

pengambilan hak bicara warga oleh pemerintah dan menentang tumbuh berkembangnya

mentalitas yang selalu ingin menuntut sesuatu dari pihak lain (Anspruchsmentalität;

umumnya berkaitan dengan asuransi di mana seorang peserta asuransi bisa membuat klaim

untuk pembayaran, misalnya, biaya rumah sakit. Lebih detilnya lihat dalam artikel “asas-asas

kebijakan liberal”).

Sayangnya seringkali orang lupa bahwa inti dari politik liberal adalah suatu konsep

masyarakat di mana aspek sosial tidak dianggap sebagai hal yang paling penting dalam

mekanisme pasar, hanya sebagai koreksi belaka terhadap hasil-hasil pasar. Dengan demikian

aspek sosial dalam politik liberal sedikit banyak dibatasi pada sistem jaminan sosial.

Politik liberal lebih bertujuan pada penerapan suatu sistem ekonomi dan masyarakat

yang kesosialannya bersifat hakiki. Dalam politik liberal ada sifat sosial karena ia tidak hanya

mencoba menciptakan kebebasan kepada rakyat melalui kebijakan ekonomi pasarnya,

membiarkan rakyat dengan tanggung jawab sendiri berikhtiar untuk kesejahteraannya tanpa

campur tangan pemerintah dan tanpa diskriminasi, tapi juga karena prasyarat ikhtiar itu

diberikan melalui tatanan hukum dan ekonomi sedemikian rupa sehingga secara umum apa

yang bermanfaat begi setiap individu berarti juga baik bagi masyarakat. Dimensi sosial

politik liberal terdapat pada ikhtiar individu untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri

dan urusannya sesuai dengan kapasitasnya. Dimensi sosial politik liberal terletak pada

kualitas “dampak timbal balik di mana tindakan untuk tujuan sendiri membuat orang lain

juga bertindak untuk tujuannya”

Sistem pengaturan dan persaingan

Syarat terciptanya dampak timbal balik seperti dimaksud di atas adalah adanya

pertukaran dan kerja sama di pasar bebas di mana pasar ini hanya akan ada apabila semua

yang terlibat di dalamnya dapat mengambil untung darinya. Pondasi dimensi sosial politik

liberal adalah tatanan hukum dan ekonomi. Tatanan ini mengandung aturan-aturan dan norma

minimal yang menyelaraskan tindakan-tindakan individu dengan kesejahteraan umum.1

Adalah ordo liberal sekolah Freiburg (Freiburger Schule) yang didirikan oleh profesor

Eucken dan Böhm yang telah berjasa mengenali peran kerangka tatanan hukum untuk

aktifitas pasar, yakni peran tatanan ekonomi dan persaingan yang selanjutnya diterapkan oleh

masyarakat pada pasar melalui proses politik. Namun, untuk menafsirkan pranata seperti

tatanan ekonomi dibutuhkan pengetahuan tentang sejarah atau tradisi tatanan tersebut. Peran

yang sangat penting dalam penafsiran ini adalah moral pasar yang dikembangkan sendiri oleh

masyarakat, yang kemudian dijadikan aturan baku melalui UU dan yang juga mempengaruhi

moral masyarakat sipil.

Meskipun banyak kritik tentang kurangnya aspek moral dalam politik liberal dan

adanya perdebatan tentang pembentukan tatanan hukum dan ekonomi, tidak bisa dikatakan

bahwa pasar yang ada dalam pandangan liberal bersifat tak terkendalikan. Tentu saja pasar

harus dibebaskan dari intervensi dan regulasi pemerintah yang berlebihan, seperti misalnya

yang terlihat dalam pasar tenaga kerja, dalam sistemsistem asuransi yang diatur pemerintah

(asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari tua), dalam masalah tempat tinggal, dan yang

menyebabkan munculnya dampak sklerotis. Selain itu, pasar juga perlu dilindungi dari

kartelisasi, monopolisasi dan penguasaan pasar agar fungsinya sebagai instrumen pilihan,

non-diskriminasi dan tentu saja instrumen pembatasan kekuasaan dapat dipertahankan.

Biasanya pasar terbuka dan persaingan internasional merupakan instrumen yang lebih efektif

untuk menghindari penumpukan kekuasaan ekonomi daripada kebijakan kartel pemerintah.

Namun demikian kebijakan ini tetap penting dan perlu. Jadi, politik liberal memiliki

semacam kantor pengawas dalam tanggung jawab sosial.

Kolaborasi antara tatanan ekonomi dan perilaku pasar mungkin paling tepat

diilustrasikan dengan contoh dari bidang olah raga. Perilaku pemain dan taktik atau strategi

permainan mereka dalam pertandingan sangat penting untuk memenangkan sebuah

pertandingan, tapi aturan permainan lah yang membuat pertandingan menjadi fair dan yang

menentukan berhasil tidaknya kompetisi secara keseluruhan. Taktik masing-masing pemain

atau sebuah tim akan membuat prestasi pemain berkembang dan juga membuat

penyelenggaraan lomba berhasil secara keseluruhan, dengan catatan peraturan permainan fair

dan dihargai secara fair pula. Seperti halnya dalam aktifitas/peritiwa pasar, peraturanperaturan

dalam olah raga juga tidak menutup kemungkinan munculnya suatu perilaku fair

yang melebihi perilaku yang dituntut oleh peraturan-peraturan tersebut. Bahkan sikap fair

yang berlebihan dalam pertandingan ini – yang mungkin telah menandakan perkembangan

lebih lanjut dari moral kompetisi – berdasarkan pengalaman akan berdampak sangat positif

terhadap reputasi pemain atau bahkan lama kelamaan membuat pemain menyesuaikan diri

dengan peraturan pertandingan.

Hal yang sama berlaku pula dalam ekonomi pasar. Apabila tatanan hukum dan

ekonomi sesuai dengan tuntutan paham liberal, maka rakyat yang dalam kompetisi atau

persaingan berpegang pada hukum dan UU dapat menganggap bahwa aksinya juga punya

nilai sosial, bermanfaat bagi masyarakat meskipun pada saat yang sama ia hendak mengejar

kepentingannya sendiri. Satu unsur penting dimensi sosial yang etis dari politik liberal

terkandung dalam tatanan hukum dan ekonomi yang ikut menentukan aksi rakyat. Kondisi

sistem peraturan sangat menentukan struktur ransangan aksi dalam politik dan ekonomi,

seperti halnya dalam olah raga. Dan persaingan dalam olah raga seperti persaingan dalam

bidang ekonomi dan masyarakat berorientasi pada masing-masing sistem peraturan dan

ransangan tersebut. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa kebiasaan dan moral sipil

menuntut lebih banyak sikap sosial daripada apa yang dituntut dalam aturan-aturan kerangka

tatanan. Bahkan pada basis tingkat kesejahteraan yang telah dicapai muncul tuntutan akan

sikap sosial bersamaan dengan tuntutan-tuntutan lainnya. Dan tentu saja politik liberal juga

mencakup tanggung jawab individu terhadap kelompokkelompok masyarakat yang kecil

dalam sebuah masyarakat sipil dan juga partisipasi mereka dalam kelompok-kelompok

masyarakat tersebut dan dalam pemerintahan.

Salah satu cita-cita politik liberal adalah meningkatkan persepsi terhadap tanggung

jawab dengan cara menciptakan otonomi yang lebih luas. Jadi, dimensi sosial politik liberal

bukan diutamakan pada upaya memperbaiki proses-proses sosial, di mana kebijakan sosial

pemerintah mengintervensi hasilhasil pasar dan persaingan. Adalah suatu kesalahpahaman

yang mendasar – dan sayangnya meluas di masyarakat – bila pemaknaan sosial hanya

dibatasi pada perbaikan proses-proses sosial dan pada perbandingan antara sosial dan

kebijakan ekonomi pasar. Kesalahpahaman ini lebih diperkuat lagi dengan pengamatan yang

umumnya sepihak terhadap contoh-contoh dari apa yang disebut dengan “kegagalan pasar”.

Dengan menggunakan istilah ini diupayakan untuk melegitimasikan intervensi pemerintah

tanpa memperhatikan “kegagalan pemerintah” yang sangat mencolok itu. Dimensi sosial

politik liberal bukan difokuskan pada perbaikan terhadap keadaan atau proses sosial yang

telah berlangsung lama, melainkan terletak pada konsep masyarakat itu sendiri, dalam

tatanan hukum dan ekonomi yang menjamin kepemilikan dan mengarahkan persaingan

melalui aturan-aturan yang sesuai demi kesejahteraan umum.

Politik liberal utamanya meraih dampak-dampak sosialnya melalui pasar, kebijakan

ekonomi pasar dan pemanfaatan mekanisme-mekanisme stimulus yang ekonomis yang

terkandung dalam tatanan ekonomi. Mekanisme-mekanisme stimulus ini sudah terkandung

dalam suatu tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang merefleksikan tuntutan sosial dan

etika masyarakat sebagai suatu moral minimum. Perbandingan antara kebijakan ekonomi

pasar dengan kebijakan sosial tidak sesuai dengan politik liberal. Karena membandingkan

dua kebijakan ini adalah suatu langkah yang mencerminkan bahwa orang salah mengartikan

unsur-unsur penting dari mekanisme dampak sosial politik liberal.

Fungsi sosial pasar

Hal yang terpenting dalam politik liberal adalah kebebasan rakyat. Kebebasan yang

membatasi hak-hak pemerintah dan masyarakat terhadap individu. Akan tetapi, kebebasan

berarti juga tanggung jawab setiap individu terhadap akibat dari tindakannya, baik bagi diri

sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat umum. Namun, yang dimaksud dengan

kebebasan di sini bukan hanya “kebebasan dari apa”, artinya kebebasan seluas mungkin dari

intervensi pemerintah meskipun kebebasan yang ini juga sangat penting. Tapi juga kebebasan

“untuk apa”. Dalam konteks ini unsur yang paling esensial adalah kebebasan memilih,

kebebasan setiap warga untuk mengatur hidupnya dalam kerangka tatanan hukum dan

ekonomi sejauh mungkin berdasarkan pandangan dan tanggung jawab sendiri, tentu saja

dengan memperhatikan kebebasan orang lain dan dengan cara bersaing dengan mereka.

Untuk itu dibutuhkan alternatif-alternatif, dan untuk ikut berpartisipasi dalam

pengaturan urusan publik tentu saja diperlukan alternatif politik. Tapi ini dalam politilk

liberal bukan hanya menyangkut kebebasan memilih dalam bilik suara dan perluasan unsurunsur

plebisit, melainkan menyangkut kebebasan individu untuk mengatur kehidupan

pribadi. Kebebasan memilih selain itu tidak boleh hanya dibatasi pada dimensi ekonomi,

namun harus di segala bidang atau menyeluruh. Instrumen yang mutlak perlu, yang sosial,

meski seringkali disalahpahami, untuk menjamin kebebasan memilih ini, untuk memberikan

sejumlah kemungkinan, adalah pasar dan kebijakan ekonomi pasar yang menjamin

kepemilikan secara mendasar dan yang berorientasi pada sistem-sistem pasar bebas dalam

kerangka suatu tatanan hukum dan ekonomi. Pasar memungkinkan terjadinya pertukaran

bebas, persaingan bebas dan kerjasama bebas. Ketiga unsur ini merupakan sokoguru sebuah

masyarakat liberal. Syarat terciptanya masyarakat liberal adalah adanya pasar di mana terjadi

pertukaran bebas dalam kerangka hukum, namun juga adanya persaingan sebagai ransangan

bagi pelakunya (setiap individu) untuk produktif dan untuk membatasi kekuasaan ekonomi.

Elemen terakhir yang harus ada dalam pasar adalah kerjasama bebas yang perannya bagi

sistem ekonomi pasar seringkali dipandang dan dihargai secara tidak memadai. Selain peran

kerjasama bebas, fungsi pertukaran bebas pun tidak boleh diremehkan. Masalah informasi

sentral bagi kemajuan ekonomi (masalah tentang preferensi dan kekurangan ekonomi)

dipecahkan dalam proses pasar dan melalui harga pasar. Suatu masalah yang – seperti yang

ditunjukan oleh eksperimen kantor pusat ekonomi – mau tidak mau harus dipecahkan secara

desentral melalui pasar.

Dengan demikian, melalui sistem ransangan dengan mekanisme ekonomi pasar dan

melalui persaingan yang sekaligus merupakan proses penemuan6, politik liberal mencapai

tingkat efisiensi yang tinggi dan kemajuan teknis-ekonomis. Efisiensi ini membuat

tercapainya, khususnya di negara-negara industri maju, tapi tidak melulu di sana, peningkatan

kesejahteraan yang mencengangkan. Namun anehnya ukuran kesejahteraan ini seringkali

tidak diperhatikan orang lagi. Perhatian orang terhadap ukuran kesejahteraan ini semakin

kentara ketika ukurannya bukan lagi berupa angka-angka produksi barang, melainkan berupa

bertambahnya waktu luang, berkurangnya masa kerja serta meningkatnya harapan usia hidup.

Peningkatan kesejahteraan yang luas inilah yang menjadi bagian penting dari dimensi social

politik liberal.

Fungsi politik ekonomi pasar seringkali disalahpahami karena istilah pasar hanya

diterapkan secara sempit pada pasar konsumsi barang dan karena politik atau kebijakan

seperti ini hanya dipandang sebagai kebijakan yang memuaskan kebutuahan materi.

Pandangan seperti ini tidak menyadari bahwa kegiatan-kegiatan seperti konser, teater,

pameran, ceramah dan banyak hal lain adalah juga obyek pasar. Jadi, pandangan yang

menganggap peristiwa budaya berada diatas “pasar” dalam arti sempit itu lebih cenderung

disebabkan oleh ketidaktahuan tentang makna pasar ketimbang oleh keunggulan moral.

Bahwa keputusan-keputusan penting dalam kehidupan ditentukan dalam pasar, itu

seringkali dilupakan. Di sini akan ditunjukkan contoh-contoh keputusan tersebut dalam pasar

tenaga kerja, pasaar tempat tinggal, pasar pendidikan dan pasar uang.Tujuannya adalah untuk

mengingatkan kita betapa pentingnya pasar bagi otonomi individu dan untuk menunjukkan

bahwa tak ada alasan untuk berprasangka buruk terhadap politik liberal yang berorientasi

pada pasar.

Subsidiaritas

Politik liberal adalah suatu politik yang menjamin dan meransang kebebasan warga

dengan cara memberikan kemungkinan dan melatih membuat keputusan-keputusan bebas

dengan tanggung jawab sendiri. Kebebasan, kemandirian dan tanggung jawab pribadi

merupakan bagian dari gambaran khas manusia liberal, sama halnya mengembangkan dan

mengukur kekuatan dalam persaingan dan kerjasama bebas dalam pasar sebagai nilai. Inilah

nilai-nilai yang berhubungan erat dengan prinsip organisasi masyarakat, yakni prinsip

subsidiaritas, yang sering dikutip, tapi jarang sekali dianggap serius seperti seharusnya.

Prinsip subsidiaritas adalah prinsip liberal yang sudah sangat tua yang sayangnya saat ini

kurang diperhatikan oleh penganut paham liberal sendiri. Menariknya prinsip ini dirumuskan

secara jelas. Kebijakan Eropa dengan pengakuan subsidiaritas sebatas pemanis bibir adalah salah

satu contohnya. dalam ensiklik “Quadragesimo Anno” di mana ia digambarkan sebagai “asas

sosialfilosofis tertinggi”. Dalam bahasa ensiklik tersebut prinsip subsidiaritas menyatakan

“bahwa segala sesuatu yang dapat diproduksi oleh setiap individu atas dasar prakarsa dan

dengan kekuatan sendiri tidak boleh direnggut darinya dan diserahkan kepada aktifitas

masyarakat”. Selanjutnya ensiklik itu menyebutkan bahwa setiap aksi atau aktifitas

masyarakat berdasarkan esensi dan istilahnya bersifat subsidiar”.

Pasar bebas, dinamika ekonomi dan ruang gerak bagi solidaritas yang hakiki

Eksistensi pasar bebas, kebijakan ekonomi pasar adalah elemen penting jaminan

kebebasan dan kerjasama yang bebas dari kekuasaan. Terlepas dari argumentasi tentang

efisiensi dan pertumbuhan bagi tatanan ekonomi yang berlandaskan mekanisme ekonomi

pasar, pasar bebas merupakan nilai yang mendasar bagi individu untuk menjalani hidup dan

kedaulatannya. Karena perannya yang fundamental bagi kebebasan memilih dan khususnya

karena keadaan saling tergantung (interdepensi) antar tatanan (Eucken), pasar bebas – seperti

yang ditunjukkan sejarah – adalah pondasi suatu masyarakat demokratis dan dengan

demikian tentu saja ia adalah esensi inti dari politik liberal. Selain itu, dengan menekankan

pada dan mempertahankan sistem ekonomi pasar politik liberal juga memberi sumbangan

terhadap dinamika ekonomi dan berarti juga terhadap kesejahteraan dalam masyarakat. Suatu

tatanan ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan individu dengan sistem pasar bebas

tidak hanya memungkinkan adanya kebebasan mengambil keputusan sendiri, melainkan ia

juga menciptakan ruang gerak bagi solidaritas yang hakiki, yang tidak dipaksakan pribadi

serta menciptakan ruang gerak bagi bantuan umum kepada mereka yang benar-benar

membutuhkan bantuan. Ruang gerak ini tercipta dengan cara membuat mekanismemekanisme

peransang yang bertujuan mengaktifkan keinginan individu untuk berprestasi dan

bertindak produktif.

Globalisasi dan politik liberal

Jika berbicara tentang kebijakan sosial, anehnya kita selalu menghubungkannya

dengan keadaan dalam negeri. Juga mereka yang mengingingkan suatu masyarakat yang

multikultural seringkali mengaitkan pemikiran-pemikiran mereka tentang kebijakan sosial

dengan keadaan dalam negeri, paling tidak jika diskusi politik melampaui masalah

pembiayaan bantuan kepada negara berkembang. Pemikiran seperti ini bisa jadi adalah akibat

dari sempitnya cara pandang terhadap makna sosial dalam suatu tatanan masyarakat.

Pandangan ini muncul karena adanya konsentrasi atau pemfokusan ternadap sistem-sistem

jaminan sosial yang sebenarnya dari banyak segi sama sekali tidak sosial.

Perdebatan tentang tatanan ekonomi dunia dan globalisasi adalah satu pelajaran bagi

komponen-komponen sosial politik liberal. Dalam konteks ini dimensi sosial politik liberal

juga tidak semata-mata terletak pada pembiayaan bantuan untuk negara berkembang,

melainkan pada upaya untuk menciptakan pasar bebas bagi perdagangan, investasi dan jasa,

di samping pengembangan hubungan budaya dan bantuan kepada negara berkembang dalam

bidang teknik-ekonomi. Dengan pemfokusan ini dimensi sosial politik liberal menciptakan

akses pasar yang bebas ke dalam pasar-pasar negara industri maju, termasuk juga bagi

produsen dari negaranegara berkembang sehingga semua pihak yang menginginkan hal

seperti ini dapat berpartisipasi pada pembagian kerja dalam ekonomi dunia secara bebas,

tanpa diskriminasi.

Dalam pandangan sempit yang hanya terbatas pada keadaan dalam negeri, globalisasi

seringkali dianggap sebagai ancaman sosial bagi kelangsungan pekerjaan-pekerjaan

sederhana (pekerjaan yang tidak menuntut kualifikasi tertentu) di dalam negeri yang saat ini

juga menghadapi tekanan persaingan dari apa yang disebut “negara-negara dengan upah

rendah” (Billiglohnländer). Ini artinya tenaga kerja non-kualifikasi di dalam negeri harus

bersaing dengan pekerja-pekerja dari negara-negara berkembang dan negara-negara yang

sedang direformasi di wilayah Timur (tidak lama lagi malah dengan Hongkong). Lowongan

pekerjaan bagi tenaga kerja tidak berkualifikasi di negara-negara industri maju pada

kenyataannya terancam, selama dalam negara-negara ini tidak dilakukan adaptasi struktural

yang diperlukan. Artinya, perlu ada perbaikan pendidikan dan pelatihan serta penopangan

terhadap pendapatan upah/gaji. Di sisi lain globalisasi menciptakan kesamaan kesempatan

bagi orang-orang miskin di negara-negara berkembang. Globalisasi memberi mereka

kemungkinan untuk berpartisipasi pada hasil-hasil pembagian kerja agar mereka dapat

memperoleh pendapatan atau kemungkinan untuk meningkatkan standar hidup mereka.

Hasil lain dari perluasan pembagian kerja secara internasional yang tercipta berkat

globalisasi itu adalah bahwa negara-negara yang terlibat dengan aksi-aksi mereka semakin

diawasi oleh mekanisme persaingan yang ada. Ini artinya, sebagian dari kekuasaan mereka

terhadap rakyat berkurang dengan adanya persaingan, dan intervensi pemerintah dibatasi

seminimal mungkin. Pemerintah akan semakin kesulitan untuk membatasi pendapatan rakyat

melalui pajak atau pungutanpungutan sosial, selama ekuivalennya dianggap tidak memadai

oleh rakyat. Hal serupa dialami pula oleh kelompok-kelompok kepentingan yang harus

membatasi kekuasaan mereka dalam pasar dalam negeri. Tidak semua pihak akan

menyambut pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini, khususnya orang-orang yang

banyak diuntungkan oleh aksi-aski pemerintah dan yang memberikan jalan kepada

pemerintah untuk memainkan perannya seluas mungkin.12 Namun dalam prinsipnya

persaingan lokasi (Standortwettbewerb) menurut pandangan politik liberal membuat

kesempatan memilih warga semakin luas dan menekan kekuasaan pemerintah dalam

menentukan regulasi dan pajak dan kekuasaan lembaga-lembaga pajak di luar pemerintah

serta menciptakan perbaikan persyaratan persaingan di seluruh dunia.

Politik liberal dan kebijakan sosial

Untuk menghindari kesalahpahaman perlu ditekankan bahwa yang dibahas di sini

adalah dimensi sosial politik liberal, bukan pandangan sosial terhadap sektor jaminan sosial

yang berlaku sekarang. Kalau pembahasan di sini menyangkut kebijakan sosial liberal dalam

konteks jaminan sosial maka yang kiranya harus didiskusikan adalah kesimpulan apa yang

harus diambil dari prinsip-prinsip politik liberal yang mendukung sistem-sistem jaminan

terhadap dampak ekonomi dari risiko-risiko seperti penyakit, usia tua, invaliditas, kebutuhan

akan perawatan dan pengangguran bagi warga.

Selanjutnya yang kiranya harus didiskusikan adalah apakah proses distribusi

pendapatan yang diatur oleh pemerintah, apakah perampasan hak warga melalui sistem

asuransi sebagai antisipasi terhadap risiko hidup yang diatur pemerintah dapat sejalan dengan

prinsip-prinsip liberal. Dan pembahasan ini khususnya dengan memperhatikan pertanyaan

apakah sistem-sistem asuransi wajib seperti ini masih dapat dianggap sesuai mengingat

semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena kondisi sekarang bisa jadi sudah

sangat berbeda dengan masa di mana sistem-sistem itu pertama kali diterapkan. Selain itu,

perlu kiranya dipertanyakan apakah sistem-sistem ini dengan metode distribusinya benarbenar

masih bisa berjalan mengingat menyusutnya populasi di Jerman dan apakah mereka

menjamin sedikit keadilan antar individu dan antar generasi. Pendeknya, kalau yang dibahas

di sini adalah kebijakan sosial liberal maka yang kiranya harus didiskusikan adalah

bagaimana warga menurut pandangan liberal harus menjamin dirinya dalam situasi sekarang

dari risiko-risiko hidup. Tampaknya di bidang jaminan hari tua, diskusi seperti ini akan

bermuara pada usulan-usulan yang menekankan pada tanggung jawab pribadi dan

asuransi/jaminan individual (tanpa aturan pemerintah) berdasarkan pendekatan jaminan

modal (Kapitaldeckungsverfahren), sangat mungkin dengan jaminan minimal yang diatur UU

seperti dalam asuransi wajib kendaraan dalam rangka menghindari “moral hazard” (sikap

masa bodoh atau ceroboh). Sementara untuk bidang perlindungan asuransi kesehatan diskusi

ini akan bermuara pada usulan-usulan yang menekankan pada kebebasan memilih, asuransi

swasta dengan berbagai bentuk ganti rugi dan tanggungan sendiri (tanggungan yang dibayar

sendiri peserta asuransi, misalnya untuk pengobatan ringan) di mana di sini dapat ditetapkan

jaminan minimal sebagai konsesi terhadap masyarakat karena adanya “moral hazard” yang

menjalar di mana-mana. Perlu diketahui bahwa seperti halnya kebijakan sosial yang ada

sekarang politik liberal juga mendukung adanya jaminan individu terhadap risiko

pendapatan.

Dimensi sosial dari politik liberal difokuskan pada upaya untuk memberdayakan

individu agar ia bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan tidak serta-merta bergantung

pada masyarakat. Dengan demikian dimensi sosial politik liberal juga memberikan kebebasan

memilih dalam batasan tertentu. Jaminan sosial dalam politik liberal memperoleh dimensi

khas sosialnya dengan cara berupaya untuk menghindari suatu kebijakan yang merugikan

pihak ketiga. Dengan kata lain, dalam kebijakan liberal yang berdimensi sosial tidak akan

ditemukan tindakan atau perjanjian-perjanjian yang menyusahkan orang lain seperti yang

terjadi dengan perundingan tentang sistem jaminan sosial yang diatur pemerintah dewasa ini.

Contoh yang paling tepat untuk ini adalah jaminan hari tua yang telah disepakati dengan

mengusung slogan solidaritas dan kontrak generasi oleh pihak perunding, namun yang

merugikan pembayar pajak dan generasi penerus.

Banyaknya kritik yang dilontarkan politik liberal terhadap sistem-sistem yang ada

sekarang tidak boleh membuat FDP dalam kebijakan sosialnya mengesampingkan

kewajibannya membantu rakyat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Bahwa politik

liberal bercita-cita meningkatkan kesetahteraan umum, mengutamakan prakarsa individu,

masyarakat dan jaringan, itu bukan berarti bahwa kebijakan sosial FDP tidak siap untuk

menyediakan dana yang dibutuhkan bagi anggota masyarakat yang benar-benar memerlukan

bantuan. Sebaliknya, dengan berupaya mendorong kemajuan ekonomi, menghindari

munculnya mentalitas bergantung pada orang lain dan mengonsentrasikan bantuan sosial

hanya kepada anggota masyarakat yang benar-benar membutuhkan berarti politik liberal

benar-benar dapat membantu mereka.

Kebebasan dan tanggung jawab dalam masyarakat

Politik liberal memiliki dimensi sosial yang penting. Politik liberal bercita-cita

menciptakan suatu konsep masyarakat yang bersifat sosial dan menjamin kebebasan individu

untuk mengejawantahkan pola hidupnya dalam masyarakat sipil sejauh mungkin tanpa

campur tangan pemerintah, merealisasikan dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab,

baik dalam persaingan dengan orang lain maupun dalam bekerja sama dengan mereka. Ini

dilakukan politik liberal dalam suatu kerangka hukum dan tatanan yang harus menjamin

bahwa perilaku persaingan masing-masing individu tidak hanya bermanfaaat bagi dirinya

sendiri dan kelompoknya dalam masyrakat sipil, melainkan juga bagi masyarakat secara

keseluruhan. Selain itu, kerangka hukum dan tatanan itu harus juga menjamin bahwa

persaingan berlangsung secara adil, artinya setiap orang diperlakukan sama tanpa

memandang berbagai perbedaan yang ada. Politik liberal memfokuskan pada dinamika

ekonomi, pada pendidikan rakyat dan juga pada kemajuan teknik ekonomi yang lahir dari

dinamika ekonomi dan pendidikan tersebut serta pada peningkatan kemakmuran. Untuk

meraih cita-cita ini dibutuhkan satu sistem pasar bebas yang memungkinan terjadinya

pertukaran barang, jasa dan modal secara bebas baik secara nasional maupun internasional.

Selain itu dibutuhkan juga suatu kebijakan ekonomi pasar yang memungkinkan adanya

keterbukaan dan berfungsinya pasar dan yang sekaligus membatasi kekuasaan pasar.

Pembatasan kekuasaan pasar adalah salah satu wewenang pemerintah. Dalam kebijakan FDP,

wewenang pemerintah hendak dibatasi pada penyelengaraan tugas-tugas utamanya (seperti

keamanan dalam dan luar negeri) yang harus dilakukan dengan serius.

Upaya untuk mengukur substansi sosial politik liberal pada kebijakan sosial yang ada

sekarang atau bahkan pada perluasan sistem-sistem asuransi wajib yang diatur pemerintah

hanya akan bermuara pada munculnya kesalahpahaman. Politik liberal memiliki dimensi

sosial yang tidak hanya terbatas pada kebijakan sosial dalam arti sempit, karena dimensi

sosial dalam kebijakan sosial liberal sudah terkandung dalam konsep masyarakat. Ia menyatu

dalam kinerja masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip liberal. Artinya, dalam

kebijakan sosial prinsip-prinsip politik liberal inilah yang menjadi landasan bagi suatu

kebijakan yang lebih menekankan pada kebebasan dan tanggung jawab individu. Dan setiap

individu pada gilirannya harus memutuskan sendiri bagaimana ia menjamin kehidupannya

dan keluarganya dari risiko-risiko ekonomi. Ini merupakan suatu prosedur yang secara

otomatis lebih menitikberatkan pada metode jaminan modal dan persaingan pasar asuransi.

Cara ini sekaligus juga menghindari perilaku menggantungkandiri pada anggota masyarakat

tertentu sehingga dana yang ada dalam kebijakan sosial benar-benar dapat difokuskan untuk

memberikan bantuan bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan.

Sebagai kebijakan ekonomi pasar politik liberal menitikberatkan pada tatanan hukum

dan ekonomi yang bebas, pada jaminan terhadap kepemilikan, pada moral pasar yang muncul

sejalan dengan sejarah, pada tanggung jawab dan kepentingan pribadi rakyat serta pada

dinamika persaingan. Politik liberal mempertahankan dan menjamin kebebasan warga

terhadap campur tangan pemerintah dan kekuasaan kelompok-kelompok tertentu. Dengan

kebebasan yang diberikannya kepada setipa individu, politik liberal tidak hanya

membebaninya dengan tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan keluarganya, melainkan

juga tanggung jawab untuk ikut ambil bagian dalam kelompok-kelompok kecil masyarakat

dan dalam masyarakat sipil. Jadi, politik liberal sama sekali bukan – seperti yang diyakini

lawan politik liberal – politik “individualisme yang salah” (v. Hayek) yang memandang

individu sangat terisolasi dari tanggung jawab dan partisipasi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Dede rosyada, 2003, civic education, jakarta : ICCE UIN
http://www.kedai-kebebasan.org/download/1159255930_Dimensi_Sosial_Liberal.pdf
Dimensi sosial politik liberal

Tag : Artikel, Tugas Kuliah